Menko Polhukam Setuju Kapal Bodong Illegal Fishing Ditenggelamkan - Ditpolairud Polda Jambi

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

8.5.15

Menko Polhukam Setuju Kapal Bodong Illegal Fishing Ditenggelamkan


Laporan: Feriolus Nawali RMOL. Rapat Menteri Maritim yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan pembentukkan dua satuan tugas. Pertama, Satgas pencegahan illegal fishing yang diperluas yang diketuai Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedua, Satgas pemberantasan perbudakan ABK yang diketuai Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Nanti akan dibentuk dua Satgas yang diketuai oleh Bakamla dan Polri," kata Menko Polkam Tedjo Edhi Purdijatno didampingi Menko Maritim Dwisuryo Indroyono Soesilo usai rapat di kantor Menko Maritim, Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (8/4). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sehari sebelumnya dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi yang meminta agar masalah perbudakan pekerja yang berakar dari masalah illegal fishing di perairan Indonesia untuk diberantas dan ditindak tegas. Dalam rapat yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan sejumlah aparat terkait, termasuk dari TNI, Polri, Kejaksaan maupun jajaran kementrian yang dibawahi Menko Maritim ini, Menkopolhukam mengatakan, kasus di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, bukan berindikasi perbudakan, tapi kekerasan pada pekerja. "Nanti perusahaannya yang bertanggungjawab." Dijelaskan mantan KSAL itu, indikasi kekerasan terjadi karena ada pekerja yang disetrum dan mengalami tindak kekerasan lain. "Polri sedang memeriksa," imbuhnya. Dia juga menerangkan, saat ini jumlah pekerja di perusahaan itu sebanyak 1.129 pekerja atau anak buah kapal (ABK) akan segera dipulangkan ke negara asalnya masing-masing. Dari jumlah itu, sebanyak 400 pekerja berasal dari Laos, Myanmar, Thailand. Sisanya sekitar 800 pekerja dari Thailand. Ditambahkannya, Menteri Luar Negeri dalam waktu dekat akan memanggil Duta besar Thailand untuk dimintai keterangan. Karena, perusahaan yang beroperasi di Benjina adalah perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki perusahan Thailand dengan kemitraan lokal. Menko Maritim Indroyono Soesilo mengatakan, sikap tegas yang diambil pemerintah terkait penindakan terhadap masalah perbudakan mendapat apresiasi dari berbagai negara di Amerika dan Uni Eropa. Pembentukan Satgas perbudakan dan Satgas pencegahan illegal fishing dilakukan, jangan sampai karena terjadinya masalah itu di Indonesia, kemudian ikan dari Indonesia tidak bisa di ekspor ke luar negeri. "Kita akan tindaklanjuti dan meneliti apakah terjadi masalah serupa di perairan Indonesia lainnya," imbuhnya. Menko Polhukam Tedjo Edhi menambahkan, selain pembentukkan Satgas pemberantasan perbudakan, dibentuk Satgas pencegahan illegal fishing yang diperluas. "Kita akan menyeret kapa-kapal yang melanggar perairan kita tanpa dibekali surat-surat perijinan yang sah ke pengadilan. Tapi, sesuai dengan UU Nomor 69, jika kapa-kapal itu bodong, bisa saja kita tenggelamkan," pungkasnya. [dem ]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here