Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran - Ditpolairud Polda Jambi

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

24.7.15

Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran


Dalam UU No.17 Th.2008 yang dimaksud dengan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim. Secara yuridis, sebelum di undangkanya Undang-undang Pelayaran No. 21 tahun 1992 yang sekarang telah diganti dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana dibidang pelayaran diatur secara eksklusif didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam Buku Kedua, Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran, pasal 438 sampai dengan pasal 479. Dimana pengaturan tindak pidana di Bidang Pelayaran didalam KUHP terkualifikasi kedalam 8 macam, beberapa diantaranya adalah Pembajakan, Keterangan palsu isi surat ijin berlayar, Pelanggaran Perjanjian, Penyerangan nahkoda.

Setelah di undangkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2008 pengaturan mengenai Tindak Pidana di bidang Pelayaran terdapat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 336, dimana cakupan pengaturanya lebih banyak ditekankan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perniagaan, perizinan, dan pengangkutan. Meskipun demikian, tindak pidana di bidang pelayaran menurut undang-undang pelayaran tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 333 undang-undang pelayaran, bahwa “Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Dimana penyidikan, penuntutan, pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan terhadap korporasi maupun pengurusnya. Selain itu penjatuhan pidana denda juga dapat diberberat sampai 3 kali penjatuhan denda yang diatur dalam undang-undang pelayaran. Meskipun terdapat perluasan subjek dalam undang-undang pelayaran, akan tetapi undang-undang pelayaran tindak mengatur mengenai tindak pidana pembajakan sebagaimana yang diatur didalam KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana di bidang pelayaran terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No.17 Th. 2008 adalah sebagai berikut.

a. Setiap Orang:

1) Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan diwilayah perairan Indonesia, dan

2) Yang melayani angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain dan atau mangangkut muatan atau barang umum tanpa izin.

b. Nahkoda Angkutan Sungai dan Danau:

1) Yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari syahbandar

2) Yang mengoperasikan kapal pada angkutan diperairan tanpa izin usaha

3) Yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek

4) Yang mengoperasikan kapal pada angkuatn penyebrangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal

5) Yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan atau barang terutama angkutan pos

6) Yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan UU

7) Yang membangun dan mengoperasikan pelabuahan sungai dan danau tanpa izin, dan

8) Yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentinagn sendiri di luar kegiatan pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin.

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap WNI termasuk salah satu kepentingannya dalam keselamatan dan keamanan pelayara. Dalam lingkup perairan laut yang diatur dalam Pasal 439 KUHP mengacu pada ketetapan Territoriale zee en maritieme kringen ordonnantie, S. 1939-442 atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan-lingkungan Maritim 1939. Pasal 1 menyebutkan Lingkungan-Lingkungan maritim ialah bagian-bagian dari daerah perairan Indonesia yang ditunjuk atau akan ditunjuk oleh Gouverneur-Generaal (kini dapat disamakan dengan Menteri Kehakiman) sebagai lingkungan maritim. (2) Mil-mil laut seperti yang dimaksudkan pada ayat di atas, ialah seperenam puluh derajat-lintang. Selain itu dalam ketentuan lain lautan bebas adalah lautan diluar batas teritorial dari negara yang menguasai daratan itu, batasannya 3 mil diukur pada waktu air laut sedang surut. Namun RKUHP tidak menjelaskan wilayah perairan untuk pelayaran

Tindak pidana pelayaran merupakan satu bentuk dari kejahatan yang seringkali terabaikan namun kejahatan ini selaiknya menjadi perhatian khusus dengan melihat beberapa peraturan perundang – undangan. Adapun cakupan tindak pidana pelayaran yang telah diatur di KUHP serta dalam rancangannya sebagai berikut

Perbuatan


KUHP


RKUHP

Perampasan barang – barang


Ketentuan Umum, Pasal 40




Menghancurkan, merusak; mengambil atau memindahkan, atau menyebabkan dipasang anda yang keliru tanda untuk keamanan sehingga pelayaran terganggu, tenggelam/terdamparnya kapal, berakibat kematian seseorang


Buku II Kejahatan, Pasal 197


366, 367

Kejahatan Pembajakan


Kejahatan Pelayaran, Bab XXIX Pasal 438, 439, 440, 441 – 450


Pasal 690 sampai dengan Pasal 694

Keterangan palsu isi surat ijin berlayar


Pasal 451 – 452


697 - 699

Pelanggaran Perjanjian


Pasal 453 – 458




Penumpang menyerang Nahkoda/ insubordinasi


Pasal 459, 460


Pasal 701

Pemberontakan dalam Kapal


Pasal 461


Pasal 703, 704

Permufakatan Jahat Tidak melakukan pekerjaan


Pasal 462, 463




Pidana bagi penumpang yang tidak menuruti perintah nahkoda , tidak memberikan pertolongan dan insubordinasi


Pasal 464


Pasal 702

Nahkoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan


Pasal 466, 467


Pasal 696, 700, 705, 706

Nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa atau bertentangan dengan hukum meninggalkan kapal


Pasal 468


-

melakukan atau membiarkan kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap, ditahan atau dirintangi


Pasal 469


707

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan kepadanya


Pasal 470


-

Membuang barang muatan bukan karena terpaksa dan bertentangan dengan hukum


Pasal 471


Pasal 709

Perusakan barang muatan dan keperluan kapal


Pasal 472


Pasal 715

penumpang gelap


Pasal 472 bis




Menyalahgunakan dengan bendera Indonesia


Pasal 473


Pasal 710

Menyerupai Kapal Perang


Pasal 474


Pasal 711

Menjalankan profesi sebagai awak kapal yang bukan pekerjaannya


Pasal 475


Pasal 716, 717

Pengangkutan atau Barang untuk Peradilan


Pasal 476, Pasal 477


Pasal 713, 714

Nakhoda tidak memberi pertolongan apabila kapal tabrakan


Pasal 478




Bentuk kejahatan yang termaktub dalam tabel diatas lebih mengkaitkan dengan perbuatan kekerasan, pelanggaran perijinan atau perjanjian pengangkutan maupun pelayaran, serta relasi antara nakhoda dan awak kapal serta penumpang.

Semoga bermanfaat (by. EBS)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here